HARAPAN-BARU.NET, BULUKUMBA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan agar setiap kantor pemerintahan menyediakan ruang khusus untuk berunjuk rasa. Usulan tersebut ia sampaikan menanggapi maraknya demonstrasi besar di sejumlah daerah Indonesia belakangan ini.
Dalam pernyataannya dikutip dari DetikBali (15/09), Pigai menyebut ruang khusus itu sebagai pusat demokrasi, di mana negara berkewajiban menjamin kebebasan berpendapat sekaligus memberi akses bagi pimpinan lembaga untuk menemui massa aksi.Sejalan dengan gagasan tersebut, Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf atau yang akrab disapa Andi Utta meluncurkan “Panggung Aspirasi” di Tribun Lapangan Pemuda.
Inisiatif ini dituangkan melalui Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45-486 Tahun 2025 yang menetapkan Lapangan Pemuda sebagai lokasi resmi penyampaian pendapat di muka umum.“Panggung aspirasi ini wadah menerima saran, masukan, dan kritik yang konstruktif. Kami instruksikan semua pimpinan OPD hadir ketika ada aspirasi yang disampaikan,” ujar Andi Utta saat peluncuran, Rabu (24/9/2025).
Solusi Atasi Kemacetan Saat Demo
Menurut Andi Utta, kehadiran panggung aspirasi bukan hanya menjamin ruang kebebasan, tetapi juga solusi mengurai kemacetan akibat aksi di jalan raya. Ia menyebut banyak masyarakat yang mengeluh saat arus lalu lintas tersendat karena demonstrasi.
“Dengan adanya panggung aspirasi, saya harap tidak ada lagi demo yang bikin macet, tidak ada lagi aspal rusak karena bakar ban. Kalau perlu kita siapkan air minum dan kopi di sini, yang penting demonya tidak di tempat lain,” tambahnya.
Apresiasi dari Kapolres dan Aktivis
Kapolres Bulukumba AKBP Restu Wijayanto turut mengapresiasi langkah Pemkab Bulukumba. Menurutnya, panggung aspirasi tidak hanya menjadi wadah kritik bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi kepolisian.
“Kalau ada yang merasa keberatan dengan pelayanan kepolisian, saya sendiri siap hadir di sini. Panggung aspirasi ini bukti nyata roh demokrasi masih berjalan,” kata Restu.
Apresiasi serupa datang dari Ketua DPD
KNPI Bulukumba Muhammad Rais yang menilai pemerintah daerah sangat terbuka terhadap kritik. “Ini bukti pemerintah tidak antikritik. Panggung aspirasi unik dan luar biasa,” ucapnya.
Sementara itu, aktivis muda Dadang Darmawan alias Sam Prakoso menyebut panggung aspirasi sebagai kemajuan demokrasi di Bulukumba.
“Ini bukti tidak ada sekat antara bupati dan masyarakat. Panggung ini jadi penyambung lidah rakyat,” ungkapnya.
Pertama di Indonesia
Dengan adanya kebijakan ini, Bulukumba menjadi daerah pertama di Indonesia yang menyiapkan wadah resmi untuk aksi unjuk rasa.
Peluncuran Panggung Aspirasi ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Pemkab, Forkopimda, organisasi pemuda, LSM, hingga aktivis mahasiswa.
“Panggung aspirasi bukan sekadar gedung megah, tapi yang terpenting adalah semangat demokrasi yang hidup di dalamnya,” tegas Kapolres Restu Wijayanto.
