HARAPAN-BARU.NET, BULUKUMBA — Suasana Gedung Pinisi pada Senin, 1 Desember 2025, kembali menjadi pusat perhatian ketika sejumlah pejabat eselon II Pemkab Bulukumba resmi diambil sumpahnya.
Prosesi yang berlangsung khidmat itu menandai langkah lanjutan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam melakukan rotasi dan mutasi pejabat demi memperkuat tata kelola pemerintahan.
Namun, di balik rangkaian pelantikan tersebut, masih tersisa lima kursi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini belum terisi pejabat definitif.Lima jabatan strategis ini sementara diamanahkan kepada pelaksana tugas (Plt), sembari menunggu proses Seleksi Terbuka (Selter) yang telah dijadwalkan berlangsung pada Desember 2025.
Lima Jabatan Strategis yang Masih Lowong
Hingga awal Desember, Pemkab Bulukumba mencatat lima OPD yang masih membutuhkan pemimpin definitif.
Adapun pejabat yang saat ini mengisi kursi Plt ialah:Kepala Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan – dijabat Plt oleh Andi Hasbullah
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB – dijabat Plt oleh Hj. Hamrina
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) – dijabat Plt oleh Andi Ashadi Oentoeng
Seleksi Terbuka Digelar Bulan Ini
Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Bulukumba, Irfan Djabbar, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin berlama-lama membiarkan kekosongan jabatan tersebut.
Ia memastikan proses Selter telah diajukan dan kini memasuki tahapan finalisasi.
“Saat ini kami sementara mengajukan proses Selter, dan ditargetkan bisa dilaksanakan pada Desember 2025 ini,” ujar Irfan Djabbar.
Pelaksanaan Selter ini diharapkan dapat menghadirkan pejabat-pejabat terbaik yang mampu memperkuat mesin birokrasi
Pemkab Bulukumba. Selain itu, penempatan pejabat definitif diyakini akan mendorong percepatan pelayanan publik dan memastikan stabilitas kinerja pemerintahan daerah.
Langkah Pembenahan Birokrasi Berkelanjutan
Rangkaian rotasi dan mutasi pejabat eselon II serta rencana pengisian jabatan lowong menunjukkan komitmen Pemkab Bulukumba untuk terus melakukan pembenahan birokrasi.
Dengan adanya pejabat definitif di semua OPD, pemerintah daerah berharap target pembangunan 2026 dapat dirancang lebih matang dan dijalankan secara optimal..
