BPKP Gelar FGD Perlindungan Sosial Tingkat Provinsi di Tanjung Bira untuk Meningkatkan Akuntabilitas Program Perlinsos
BULUKUMBA, HARAPAN BARU – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan menggelar Fokus Group Discussion (FGD) untuk membahas hasil pengawasan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) selama tahun 2022-2023.
Acara ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah, Inspektorat, dan kepala Dinas Sosial dari Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Selatan, dan berlangsung di kawasan Tanjung Bira pada tanggal 12 Oktober 2023.
Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, menyambut baik inisiatif FGD tersebut dan menyampaikan selamat datang kepada para peserta. Dia juga mengungkapkan rasa terima kasih atas pemilihan Bulukumba sebagai tuan rumah acara ini.
Bupati yang karib disapa Andi Utta ini menjelaskan potensi dan program di sektor pertanian dan perikanan yang dijalankan oleh pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan di daerah tersebut.
Salah satu poin penting dalam menjalankan program Perlinsos adalah memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran, dan untuk itu, penting untuk terus memperbaiki dan memperbarui data penerima bantuan. Bupati Ali Yusuf menegaskan bahwa penyaluran yang tepat sasaran merupakan kunci keberhasilan program perlindungan sosial.
Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penerima Bantuan Sosial (Bansos) secara rutin melalui aplikasi Sistem Informasi Keluarga Sejahtera (SIKS-NG) setiap bulan.
Selama tahun 2022 dan 2023, Pemerintah Kabupaten Bulukumba membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Data yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil dari verifikasi dan validasi data ini mengungkap sejumlah penerima Bantuan Perlindungan Sosial (BPS) BPJS APBD yang tidak layak menerima bantuan, mencapai 3.996 orang.